Pendahuluan
Keuangan negara menyangkut aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Aspek pengeluaran pemerintah termasuk salah satu aspek dari penggunaan sumberdaya ekonomi secara langsung yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Pengeluaran negara dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatau kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.
Apabila setiap orang menginginkan kemakmuran material dan spiritual dalam arti dapat terpenuhi keinginan atau kebutuhannya yang selalu berkembang, maka bagi masyarakat sebagai keseluruhan menghendaki keamanan (termasuk kestabilan), keadilan dan kemakmuran. Agar setiap anggota masyarakat dapat memenuhinya maka pemerintah dalam kegiatannya ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya digunakan barang-barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk berupa uang. Penggunaann uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang dimaksudkan dengan pengeluaran pemerintah. Lebih luas lagi ditekankan bahwa dalam melaksanakan fungsinya tidak hanya digunakan uang saja, tetapi juga meliputi seluruh sumberdaya ekonomi termasuk penggunaan sumberdaya manusia, alam, peralatan modal serta barang-barang dan jasa lainnya.
Prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah.
Adam Smith mengemukakan prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah yang disebut dengan Canon or Government Expenditure. Prinsip atau asas pengeluaran pemerintah tersebut adalah :
1. asas moralita, yaitu pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa yaitu agama.
2. asas nasionalita, dimana pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional.
3. asas kerakyatan, yaitu pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
4. Asas fungsionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada fungsi yang telah ditentukan
5. Asas rasionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengeluaran.
6. Asasa perkembangan dimana pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan perkembangan negara dan dunia
7. Asas keseimbangan dan keadilan, yaitu harus ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah antara kegiatan fisik dengan non fisik agar tercipta keselarasan dan keserasian.
Keuangan negara menyangkut aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Aspek pengeluaran pemerintah termasuk salah satu aspek dari penggunaan sumberdaya ekonomi secara langsung yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Pengeluaran negara dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatau kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.
Apabila setiap orang menginginkan kemakmuran material dan spiritual dalam arti dapat terpenuhi keinginan atau kebutuhannya yang selalu berkembang, maka bagi masyarakat sebagai keseluruhan menghendaki keamanan (termasuk kestabilan), keadilan dan kemakmuran. Agar setiap anggota masyarakat dapat memenuhinya maka pemerintah dalam kegiatannya ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya digunakan barang-barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk berupa uang. Penggunaann uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang dimaksudkan dengan pengeluaran pemerintah. Lebih luas lagi ditekankan bahwa dalam melaksanakan fungsinya tidak hanya digunakan uang saja, tetapi juga meliputi seluruh sumberdaya ekonomi termasuk penggunaan sumberdaya manusia, alam, peralatan modal serta barang-barang dan jasa lainnya.
Prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah.
Adam Smith mengemukakan prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah yang disebut dengan Canon or Government Expenditure. Prinsip atau asas pengeluaran pemerintah tersebut adalah :
1. asas moralita, yaitu pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa yaitu agama.
2. asas nasionalita, dimana pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional.
3. asas kerakyatan, yaitu pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
4. Asas fungsionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada fungsi yang telah ditentukan
5. Asas rasionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengeluaran.
6. Asasa perkembangan dimana pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan perkembangan negara dan dunia
7. Asas keseimbangan dan keadilan, yaitu harus ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah antara kegiatan fisik dengan non fisik agar tercipta keselarasan dan keserasian.
Prinsip yang membatasi pengeluaran pemerintah jika dilihat dari kemampuan negara dalam mendapatkan penerimaan negara, yaitu :
1. Pay as you go principle, artinya setiap pengeluaran pemerintah dibatasi oleh kemampuan untuk pembiayaannya yang berasal dari penerimaan rutin dan pembangunan
2. Take rate limitation, yang berarti setiap pengeluaran pemerintah harus dilihat dari penerimaan negara yang didapat dari sumber pajak
3. Debt rate limitation, dimana pengeluaran pemerintah dibatasi oleh jumlah penerimaan yang diterima oleh pemerintah
1. Pay as you go principle, artinya setiap pengeluaran pemerintah dibatasi oleh kemampuan untuk pembiayaannya yang berasal dari penerimaan rutin dan pembangunan
2. Take rate limitation, yang berarti setiap pengeluaran pemerintah harus dilihat dari penerimaan negara yang didapat dari sumber pajak
3. Debt rate limitation, dimana pengeluaran pemerintah dibatasi oleh jumlah penerimaan yang diterima oleh pemerintah
Dari aspek yang diharapkan maka pengeluaran pemerintah harus berprinsip:
1. Liquidity, yaitu pengeluaran pemerintah diharapkan di masa mendatang akan memberikan hasil, yang nantinya dapat membiayai negara dalam rangka kelangsungan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Productive, bahwa pengeluaran pemerintah bersifat produktif dalam arti terus menghasilkan terus-menerus
3. Reproductive, bahwa pengeluaran pemerintah di masa mendatang akan memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga mengurangi beban pemerintah untuk pengeluarannya. Contoh, untuk pengeluaran pendidikan yang terus mendapatkan subsidi pada tahap awal pelaksanaannya, namun di masa mendatang dapat mandiri dan berperan nyata dalam pembangunan.
1. Liquidity, yaitu pengeluaran pemerintah diharapkan di masa mendatang akan memberikan hasil, yang nantinya dapat membiayai negara dalam rangka kelangsungan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Productive, bahwa pengeluaran pemerintah bersifat produktif dalam arti terus menghasilkan terus-menerus
3. Reproductive, bahwa pengeluaran pemerintah di masa mendatang akan memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga mengurangi beban pemerintah untuk pengeluarannya. Contoh, untuk pengeluaran pendidikan yang terus mendapatkan subsidi pada tahap awal pelaksanaannya, namun di masa mendatang dapat mandiri dan berperan nyata dalam pembangunan.
Dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, maka pengeluaran pemerintah harus memenuhi prinsip;
1. Economizing Principle yang berarti pengeluaran pemerintah hendaknya dilakukan seekonomis mungkin, sehingga pengerahan dana yang dikeluarkan tepat pda sasarannya.
2. Better Selection of Alternative Principle, dimana setiap pengeluaran pemerintah hendaknya berupa hasil dari keputusan yang didasarkan pada pilihan dari berbagai alternatif yang diajukan.
3. More Performance Eat Money Expensed, yang berarti bahwa setiap pengeluaran pemerintah diharapkan meningkatkan pertambahan penghasilan masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan perekonomian negara.
1. Economizing Principle yang berarti pengeluaran pemerintah hendaknya dilakukan seekonomis mungkin, sehingga pengerahan dana yang dikeluarkan tepat pda sasarannya.
2. Better Selection of Alternative Principle, dimana setiap pengeluaran pemerintah hendaknya berupa hasil dari keputusan yang didasarkan pada pilihan dari berbagai alternatif yang diajukan.
3. More Performance Eat Money Expensed, yang berarti bahwa setiap pengeluaran pemerintah diharapkan meningkatkan pertambahan penghasilan masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan perekonomian negara.
Klasifikasi pengeluaran negara
1. Routine Actual and Development Expenditure. Pengeluaran/belanja rutin dan pengeluaran/ belanja pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, yang meliputi belanja pegawai (gaji, upah, tunjangan). Barang-barang untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehari-hari, belanja pemerliharaan\fasilitas umum milik negara, belanja transport bagi keperluan kegiatan pemerintah seperti kendaraan, tiket, bensin dll. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan fisik dan non fisik.
2. Current Expenditure and Capital Expenditure. Current expenditure hampir sama dengan belanja rutin yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari termasuk belanja pegawai, sedangkan Capital Expenditure yaitu rencana biaya untuk pembelian kapital tetap, seperti pembangunan gedung.
3. Obligatory and Optional Expenditure. Obligatory expenditure adalah pengeluaran wajib dan harus sifatnya untuk dilakukan agar efektifitas pelaksanaan pemerintahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, termasuk belanja rutin sedangkan Optional expenditure adalah pengeluaran apabila keadaan memerlukan dapat tidak dilaksanakan (variable expenditure)
4. Real and Transfer Expenditure. Real expenditure adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang dan jasa sedangkan transfer expenditure adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa.
5. Consolidated and Unconsolidated Expenditure. Consolidated expenditure diartikan sebagai pengeluaran yang sudah terkonsolidasi atau tidak perlu diteliti secara mendalam lagi sehingga tidak perlu persetujuan DPR terlebih dahulu, sedangkan unconsolidated expenditure adalah pengeluaran yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR, misalnya peningkatan anggaran.
6. Liquidated and Cash Expenditure. Liquidated expenditure adalah pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui DPR, sedangkan Cash expenditure yaitu pengeluran yang sungguh-sungguh dilaksanakan berupa pembayaran konkrit.
1. Routine Actual and Development Expenditure. Pengeluaran/belanja rutin dan pengeluaran/ belanja pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, yang meliputi belanja pegawai (gaji, upah, tunjangan). Barang-barang untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehari-hari, belanja pemerliharaan\fasilitas umum milik negara, belanja transport bagi keperluan kegiatan pemerintah seperti kendaraan, tiket, bensin dll. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan fisik dan non fisik.
2. Current Expenditure and Capital Expenditure. Current expenditure hampir sama dengan belanja rutin yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari termasuk belanja pegawai, sedangkan Capital Expenditure yaitu rencana biaya untuk pembelian kapital tetap, seperti pembangunan gedung.
3. Obligatory and Optional Expenditure. Obligatory expenditure adalah pengeluaran wajib dan harus sifatnya untuk dilakukan agar efektifitas pelaksanaan pemerintahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, termasuk belanja rutin sedangkan Optional expenditure adalah pengeluaran apabila keadaan memerlukan dapat tidak dilaksanakan (variable expenditure)
4. Real and Transfer Expenditure. Real expenditure adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang dan jasa sedangkan transfer expenditure adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa.
5. Consolidated and Unconsolidated Expenditure. Consolidated expenditure diartikan sebagai pengeluaran yang sudah terkonsolidasi atau tidak perlu diteliti secara mendalam lagi sehingga tidak perlu persetujuan DPR terlebih dahulu, sedangkan unconsolidated expenditure adalah pengeluaran yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR, misalnya peningkatan anggaran.
6. Liquidated and Cash Expenditure. Liquidated expenditure adalah pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui DPR, sedangkan Cash expenditure yaitu pengeluran yang sungguh-sungguh dilaksanakan berupa pembayaran konkrit.
Teori pengeluaran pemerintah
1. Teori Adolf Wagner. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni a. meningkatnya funsgi pertahanan keamanan dan ketertiban, b) meingkatnya funsi kesejahteraan, c) meningkatnyaa fungsi perbankan dan d) meningkatnya fungsi pembangunan
2. Teori Peacock – Wiseman. Merupakan argumentasi dari teori Adolf Wagner, sekaligus memperbaikinya. dengan ditemukannya kelemahan teori Wagner yaitu a) teori Wagner didasarkan atas teori kenegaraan, b) tidak memperhatikan pengaruh perang terhadap pengeluaran pemerintah dan c) lebih menekankan jangka panjang sehingga kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu teori Peacock – Wiseman lebih menekankan pada pola waktu, perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat continuous growth, melainkan seperti tangga rumah (step like). Teori ini juga mengemukakan bahwa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah karena displacement effect, inspection effect dan concentration effect.
1. Teori Adolf Wagner. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni a. meningkatnya funsgi pertahanan keamanan dan ketertiban, b) meingkatnya funsi kesejahteraan, c) meningkatnyaa fungsi perbankan dan d) meningkatnya fungsi pembangunan
2. Teori Peacock – Wiseman. Merupakan argumentasi dari teori Adolf Wagner, sekaligus memperbaikinya. dengan ditemukannya kelemahan teori Wagner yaitu a) teori Wagner didasarkan atas teori kenegaraan, b) tidak memperhatikan pengaruh perang terhadap pengeluaran pemerintah dan c) lebih menekankan jangka panjang sehingga kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu teori Peacock – Wiseman lebih menekankan pada pola waktu, perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat continuous growth, melainkan seperti tangga rumah (step like). Teori ini juga mengemukakan bahwa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah karena displacement effect, inspection effect dan concentration effect.
3. Teori batas kritis Colin Clark. Dalam teorinya, dikatakan bahwa
toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang
dari 25 persen dari GNP, meskipun angara belanja pemerintah tetap
seimbang. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi
yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat
0 comments: